DR. IDHAM HOLIK (Anggota KPU Jawa Barat)
KPU, Kehadiran internet telah mentransformasi bentuk masyarakat global, termasuk Indonesia. Dari bentuk masyarakat massa (mass society) menjadi masyarakat jaringan (network society) (van Dick, 2006:33). Sebuah istilah yang pertama kali dikemukakan oleh Jan van Dijk (1991) dalam bukunya De Netwerkmaatschappij (the Network Society). Sebelumnya pada tahun 1978, seorang konsultan teknologi informasi Inggris James Martin pernah mengemukakan istilah terkait yaitu the wired society (masyarakat berkabel) –sebuah masyarakat yang dihubungkan oleh jaringan telekomunikasi dan komunikasi massa. Dalam masyarakat jaringan atau digital, jaringan internet menghubungkan individu-individu satu sama lainnya dalam hidup kesehariannya.
Di Indonesia, pertumbuhan tahunan populasi digital (pengguna internet), berdasarkan data We are Social & Hootsuite (2019), sebesar 13% (periode Januari 2018 – Januari 2019) –di atas rata pertumbuhan digital global tahunan yaitu sebesar 9,1%. Selanjutnya, untuk penetrasi populasi digital Indonesia yaitu sebesar 56% atau 150 juta lebih dari total populasi sebanyak 268,2 juta –mendekati angka penetrasi internet di Asia Tenggara sebesar 63% dan penetrasi internet di seluruh dunia sebesar 57%. Berdasar data tersebut, digital divide (kesenjangan digital) di Indonesia dari tahun-ke-tahun terus menurun. Pertumbuhan digital tersebut menjanjikan untuk masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik.
Menurut Norris (2001/2012:4, konsep digital divide tersebut setidak-tidak memuat tiga aspek yaitu pertama, global divide (kesenjangan global). Ini terjadi karena adanya kesenjangan akses internet antara masyarakat maju (industrialized society) dengan masyarakat berkembang (developing societies). Sampai Januari 2019, penetrasi internet di Indonesia masih di bawah negara-negara lainnya di Asia yaitu seperti Singapura sebesar 84% dari 5,83 juta; Malaysia sebesar 80% dari 32,25 juta Hong Kong sebesar 89% dari 7,46 juta; dan Arab Saudi sebesar 89% dari 33,85 juta. Ataupun dengan Australia yaitu sebesar 87% dari 24,93 juta (We are Social & Hootsuite, 2019).
Kedua, social divide (kesenjangan sosial). Kesenjangan ini terjadi antara yang kaya informasi (information rich) dan miskin informasi (information poor). Menurut penulis, kesenjangan ini juga dapat disebut sebagai informational divide (kesenjangan informasional). Dan ketiga, democratic divide (kesenjangan demokratik). Kesenjangan ini terkait penggunaan sumberdaya digital untuk berpartisipasi dan mobilisasi dalam kehidupan publik.
Dengan pembangunan infrastruktur pita lebar (broad band) atau jaringan serat optik di seluruh daerah yang terus berlangsung dan apalagi didukung dengan program desa digital –seperti di Provinsi Jawa Barat (sejak April 2019), Indonesia optimis akan segera terbebas dari digital divide tersebut. Internet adalah masa depan demokrasi Indonesia.
Internet dan Demokrasi
Sejak hadirnya teknologi Web 2.0 (pada tahun 2004) yang tersemat dalam internet telah menjadikan masyarakat semakin interaktif dan kolaboratif dalam berkomunikasi. Tidak hanya media sosial, teknologi tersebut juga menghadirkan blog, wiki, folksonomy, dan user-generated content. Tidak hanya itu saja, dalam perkembangan teknologi internet, kini sudah ada Web 4.0 (sejak tahun 2018) –disebut juga sebagai intelligent web dan dikenal juga sebagai virtual assistants. Dengan teknologi tersebut, mahadata (big data) diproses lebih efektif –mengintegrasikan beragam informasi dari berbagai sumber.
Teknologi internet tentunya telah menghadiran kesuburan informasi (informational exuberance) dan mendukung pengembang-biakan konten politik (the propagation of political content) di beragam aplikasi (Chadwick dalam Anduiza, et al, 2011:29-30). Internet telah melahirkan era politik berbasiskan mahadata (the era of big data-based politics). Ini artinya internet sangat potensial dalam mengembangkan populasi well-informed active citizens dan juga mengembangkan knowledge-based politics –prasyarat demokrasi rasional.
Dalam buku Can the Internet Strengthen Democracy?, Stephen Coleman (2017) mendeskripsikan bagaimana teknologi dan demokrasi terjalin secara dialektis (dialectically intertwined) –demokrasi dijalan melalui tindakan mediasi (the act of mediation). Internet hadirkan kesempatan positif untuk memperbaharui demokrasi deliberatif. Dengan koordinasi daring (online coordination), internet dapat memperbaiki hubungan demokratik antara pemerintah dan warga negaranya dan memungkinkan warga negara memiliki kemampuan melakukan representasi diri.
Dahulu dalam demokrasi khalayak (audience democracy) –media massa menjadi kanal politik utama. Demokrasi tersebut berkembang dalam masyarakat massa dengan mode komunikasi politik satu arah dari satu kepada yang banyak (one-to-many) dan menurut Jeffery E. Green (2010), demokrasi berada di era kepenontonan (the age of spectatorship). Khalayak sebagai rakyat hanya bisa membaca, mendengarkan, dan menonton retorika politik para pemimpin atau politisi yang tampil di media massa. Dalam demokrasi tersebut, media massa tidak bisa menghadirkan interaktivitas politik tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
Kini internet telah mentransformasi hal tersebut dan melahirkan konsep netizen democracy (demokrasi warga net) yang ditandai dengan kemampuan interaktivitas komunikasi politik dalam dunia daring (online world). Dengan internet, keterlibatan warga negara dalam politik kini telah berubah dari yang dahulu menuntut kehadiran secara fisik menjadi tidak secara fisik. Di lokasi dan waktu yang berbeda, warga negara bisa terlibat dalam urusan politik. Internet telah melahirkan Digital Engagement (DE) atau keterikatan digital.
Memahami Konsep DE
DE merupakan sebuah frasa yang sering kali digunakan dengan cukup longgar. Secara sederhana, frasa tersebut bisa dimaknai sebagai penggunaan media sosial dalam berinteraksi ataupun sebagai partisipasi atau keterlibatan warga negara dalam kegiatan politik ataupun kegiatan lainnya. Unsur dasar frasa tersebut adalah kata engagement –dikenal sebagai buzzword atau kata yang banyak digunakan (fashionable). Misalnya dalam komunikasi pemasaran, ada frasa Customer Engagement dan dalam ilmu politik, ada frasa Political Engagement atau Civic Engagement.
Marketing Science Institute (2010:4) mendefinisikan frasa Customer Engagement sebagai manifestasi behavioral pelanggan terhadap brand atau perusahaan melampaui pembelian (beyond purchase), yang dihasilkan dari dorongan motivasional mencakup: aktivitas mulut-ke-mulut (word-of-mouth activity), rekomendasi, interaksi pelanggan-ke-pelanggan, blogging, menulis ulasan, dan aktivitas serupa lainnya. Dalam CE, keaktifan (activeness) menjadi karakteristik utama pelanggan dalam komunikasi pemasaran.
Ilmuwan politik Amerika seperti Sidney Verba dan Norman H. Nie (1987) menjelaskan kata political engagement sebagai partisipasi politik di dalam pemilu. Lalu Joakim Ekman & Erik Amna (2012) menjelaskan bahwa civic engagement sebagai tindakan kolektif dimana diasumsikan bahwa keterikatan tersebut sangat sering datang dalam bentuk kolaborasi atau aksi bersama (joint action) untuk memperbaiki kondisi dalam ruang sipil (the civil sphere).
Frasa civic engagement, political engagement, public engagement, democratic engagement, civic participation atau political participation adalah frasa yang bersinonim satu sama lainnya, sehingga sering kali sulit dibedakan. Dalam perspektif partisipasi elektoral, frasa Digital Engagement/DE adalah frasa yang memiliki makna yang sama dengan frasa-frasa tersebut. Oleh karena itu penting menjelaskan frasa tersebut secara konseptual.
James E. Katz, et al (2013:12) mengkonseptualisasikan penggunaan kata digital engagement. Menurut mereka, kata tersebut menjelaskan tentang orang yang menggunakan piranti internet berbasiskan-sirkuit terintegrasi (chip computer) untuk mengirim, menerima, atau berinteraksi dengan data (atau segala bentuk informasi) yang berkenaan dengan persoalan masyarakat atau kepemerintahan. Keterikatan (engagement) ditandai dengan adanya respons dan beragam jenis interaksi seperti mulai satu arah (one-way), dua pihak (bilateral), sampai banyak pihak (multilateral). Keterikatan tersebut merupakan proses penciptaan bersama (the co-creation) wawasan, informasi, sikap, organisasi, dan hubungan yang berasal dari penggunaan sumberdaya digital.
Merujuk pada deskripsi pemikiran konseptual tersebut di atas dan dalam konteks demokrasi elektoral, Voter Digital Engagement (VDE) merupakan bentuk partisipasi elektoral yang dilakukan pemilih selama proses penyelenggaraan pemilu atau pemilihan kepala daerah dengan menggunakan media baru atau piranti internet. Pemilih berpartisipasi aktif baik dalam tahapan penyelenggaraan ataupun diskursus elektoral. Mereka menjadikan internet sebagai sarana akses informasi, media komunikasi interaktif, dan juga ruang publik (public sphere) selama proses elektoral. VDE berkontribusi besar atas berjalannya e-electoral democracy. Secara ideal, VDE diharapkan menjadi solusi atas apa yang dikhawatirkan oleh Larry Diamon (2015:98) dimana demokrasi yang sedang mengalami resesi.
Politik pasca-kebenaran (post-truth politics) telah menjadi faktor yang merusak (the destructive factor) bagi VDE. Indonesia pernah memiliki pengalaman buruk dimana politik tersebut pernah mewabah dalam Pilkada Serentak 2017, khususnya di Jakarta (Utami, 2018), dan Pemilu Serentak 2019. Jadi, efektivitas VDE dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 sangat bergantung pada literasi internet (internet literacy) dan literasi kewargaan (civic literacy) –termasuk literasi politik (political literacy). Oleh karena itu, peningkatan literasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara tetapi juga melibatkan masyarakat sipil dalam online electoral volunteerism.
Ragam Jenis VDE
Minat, literasi, dan kepentingan politik pemilih membentuk perilaku VDE selama proses elektoral. Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachel Gibson, Fabienne Greffet, & Marta Cantijoch (2016). Mereka telah mengeksplorasi tipe partisipasi warga negara dalam lingkungan digital partai politik berdasarkan intensitas keterikatannya (engagement intensity) yaitu digital audience (khalayak digital), digital friends (teman digital), dan digital activists (aktivis digital).
Pertama, khalayak digital adalah mereka yang membaca atau mengakses website partai politik atau kandidat. Mereka berjumlah sangat besar tetapi terkategori sebagai kelompok yang sangat pasif. Ini adalah mode afiliasi termudah, yang siapapun bisa lakukan selama terkoneksi dengan jaringan daring (online network) –apalagi kini ada sharing culture (budaya berbagi) di kalangan pengguna media sosial. Apa yang dilakukan oleh khalayak digital ini dapat menurukan informational divide (kesenjangan informasi).
Dalam memproses informasi, penguna media sosial sering menggunakan atensi selektif (selective attention). Mereka memilih informasi atau berita yang sekiranya menarik atau disukainya. Selektivitas juga sering digunakan dalam menseleksi jaringan pertemanan di media sosial. Ada di antara mereka yang tidak menyukai terhubung dengan akun partai politik, kandidat, pendengung (buzzers), dan lain sebagainya, sehingga mereka sering menolak pertemanan dari akun-akun tersebut. Ini lah yang oleh Qinfeng Zhu, Marko Skoric & Fei Shen (2016) sebagai selective avoidance (penghindaran selektif). Oleh karena itu, penulis mengemukakan jenis lain dari khalayak digital yaitu digital selective audience.
Kedua, teman digital adalah mereka yang terdaftar dalam website atau jaringan sosial sebagai pendukung, teman, atau pengikut (followers) dari partai politik atau kandidat. Mereka melakukan aktivitas memberikan dukungan politik dalam bentuk seperti memberikan tanda suka (liking) atas apa yang diunggah partai atau kandidat di website atau media sosial dan kemudian membangikannya (sharing). Walaupun mereka aktif memberikan dukungan daring (online support), tetapi mereka bukan aktivis digital. Dan ketiga, aktivis digital adalah mereka yang menggunakan piranti daring (online tools) untuk membantu partai politik atau kandidat dalam kampanyenya. Jumlah mereka tidak banyak dan biasa dikenal dengan istilah relawan partai atau kandidat.
Mengisi ruang kosong fakta digital engagement, penulis mengemukakan jenis lain yaitu digital critics (kritikus digital). Mereka adalah pengguna piranti daring yang memiliki idealisme politik. Dengan idealisme tersebut, mereka mengekspresikan opini kritisnya baik yang tidak mendukung atau yang mendukung (favorable or unfavorable opinion) atas apa yang diunggah oleh partai atau kandidat di website dan media sosialnya. Walaupun mereka mendukung, tetapi mereka bukan teman digital atau aktivis digital dari partai atau kandidat.
Mereka tidak sekedar memiliki kritisisme politik, tetapi mereka melakukan kegiatan aktivisme atau gerakan politik –dari digital engagement menjadi digital movement. Hal ini mereka lakukan dengan beragam teknik gerakan mulai mulai dari membuat dan mendiseminasi poster politik elektronik (termasuk meme politik) sampai dengan mengajak pemilih untuk ikut serta untuk mendukung gagasannya dalam petisi online sebagai mekanisme advokasi gagasan dan tekanan politik terhadap para kandidat. Digital movement mereka dilakukan dengan sistematis dalam memperjuangkan hak-hak politik warga, mengawal gagasan politik atau program pembangunan agar dapat diterima dan dikampanyekan para kandidat serta diaktualisasikan oleh kandidat terpilih selama memerintah.
Sebagai warga negara kritis (critical citizens) –sebuah istilah yang dikemukakan oleh Pippa Norris (1999), kehadiran kritikus digital penting untuk menghidupkan ruang publik (public sphere) yang menjadi prasyarat bagi berkembangnya praktek demokrasi deliberatif. Perdebatan atau diskusi yang diinisiasi oleh kritikus digital di ruang publik digital (digital public sphere) dapat menstimulasi khalayak digital untuk berpikir kritis atas gagasan atau program yang dikemukakan oleh kandidat selama pemilihan. Kritikus digital baik untuk pemilihan yang rasional (the rational elections).
Ruang Publik Digital untuk Mendaulatkan Pemilih
Sebelum adanya internet, suara warga negara atau pemilih sering kali diabaikan, bahkan terbungkam atau termarjinalkan. Misalnya dalam demokrasi khalayak –berbasiskan media massa, rakyat hanya jadi penonton dari sebuah tayangan kontestasi elektoral. Mereka menjadi penerima pesan politik pasif –tanpa adanya dialog. Pemilih tidak memiliki kesempatan untuk bersuara, menyampaikan kepentingan politiknya atas pemerintahan masa mendatang.
Atau misalnya dalam Muted Group Theory (Teori Kelompok Terbungkam), Cheris Kramare mengemukakan bahwa perempuan adalah kelompok berdaya-rendah (low-power group). Sering kali gagasan mereka diabaikan. Kramarae meyakini bahwa posisi dominan lelaki dalam masyarakat membatasi akses komunikasi perempuan di ruang publik (Griffin, et al, 2019:410-411). Dalam logika ini, perempuan hanya bisa berbicara di dunia kecil (a small world) –di rumah. Dalam konteks komunikasi politik elektoral dan dalam perspektif teori ini, suara pemilih perempuan terbungkam.
Dengan teknologi interaktif, internet hadir sebagai ruang publik digital bagi pemilih untuk menyuarakan suara politiknya, termasuk pemilih perempuan. Internet memberikan kesempatan kepada siapapun termasuk perempuan untuk terlibat aktif dalam diskusi politik daring (online political discussion). Internet memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk bicara bebas (every connected person to speak free). Tentunya ini bersifat sangat esensial bagi demokrasi elektoral. Menurut Laia Jorba & Bruce Bimber, suara (voice) dalam demokrasi merupakan unsur dasar dari konsep kewarganegaraan. Media digital atau media sosial menghadirkan kemungkinan suara (the possibility of voice) (dalam Anduiza, et al, 2011:30).
Suara mereka tidak hanya terekspresikan bebas di dalam pasar gagasan (market of ideas), tetapi juga dapat didengar oleh publik luas dan kandidat serta dijadikan sebagai sumber rujukan orientasi pemilih (voter orientations) bagi kandidat –di era Amerikanisasi kampanye, hampir seluruh kandidat menggunakan marketing politik untuk meraih kemenangan elektoral. Apalagi kini berkembang praktek kampanye berbasiskan mahadata (big data-based campaign) dan politik populisme. Ruang publik digital bersifat vital baik bagi pemilih ataupun kontestan elektoral.
Sebagai lokus konstruksi opini publik, ruang publik digital menjadi kekuatan politik pemilih untuk mempengaruhi kandidat dalam berkampanye dan kandidat terpilih dalam pemerintahan. Kenapa demikian? Vox populi, vox dei (suara rakyat, suara Tuhan). Itulah ungkapan Bahasa Latin yang tepat menggambarkan kekuatan opini publik dalam negara demokrasi. Artinya, siapapun kandidat yang tidak tunduk pada opini publik mayoritas, kandidat tersebut harus siap untuk ditinggalkan pemilih mayoritas dan mengalami kekalahan dalam Pemilu.
Selama tahun 2018, rata-rata harian pengguna internet Indonesia menghabiskan waktu untuk mengakses internet dengan beragam piranti selama 8 jam 36 menit dan bermedia sosial dengan beragam piranti selama 3 jam 26 menit (We are Social & Hootsuite, 2019). Waktu yang cukup lama dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan berikut: seberapa efektifkan mereka menggunakan internet untuk kepentingan peningkatan pengetahuan elektoral? Apakah mereka mengetahui dengan baik kekuatan internet dalam mendeliberasi politik elektoral? Apakah mereka memiliki keberanian atau ketertarikan untuk aktif dalam diskusi politik daring di ruang publik digital? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk diketahui jawabannya –tentunya harus berdasarkan penelitian.
Merubah budaya siber (cyber culture) pemilih di Indonesia merupakan sebuah tantangan yang membutuhkan strategi khusus agar mereka teraktivasi untuk terlibat aktif diskusi politik daring dan mereka juga mau mengembangkan budaya komunikasi politik kritis-etis dalam ruang publik digital. Marilah kita mulai dari diri sendiri untuk terlibat aktif diskusi di ruang tersebut, karena digital engagement tersebut dapat berkontribusi menurunkan democratic divide –seperti yang dikemukakan oleh Norris (2001). Oleh karena itu, memupuk kesadaran eksistensial pemilih atas pentingnya suara mereka dalam Pilkada harus tetap dilakukan oleh siapapun yang berkepentingan terhadap peningkatan kualitas demokrasi elektoral, termasuk pemilih itu sendiri. []
Selengkapnya
