Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi modern. Melalui pemilu, rakyat menyalurkan kedaulatannya untuk menentukan wakil dan pemimpin yang akan mengelola pemerintahan. Namun, agar pemilu benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat, prosesnya harus dijalankan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Prinsip ini hanya dapat terwujud jika penyelenggara pemilu berintegritas dan sistem hukumnya tegak serta konsisten.

Dalam konteks inilah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peranan penting. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU tidak hanya bertanggung jawab atas tahapan teknis, tetapi juga memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai ketentuan hukum, menjunjung tinggi asas keadilan, dan menghormati hak konstitusional setiap warga negara.

Hukum Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemilu

Hukum menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu. Tanpa hukum, pemilu kehilangan arah dan maknanya sebagai sarana kedaulatan rakyat. Aturan hukum pemilu mengatur seluruh aspek penyelenggaraan, mulai dari pembentukan lembaga penyelenggara, tahapan pemilu, tata cara pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil dan penyelesaian sengketa.

Prinsip rule of law menegaskan bahwa setiap tindakan penyelenggara pemilu harus berpijak pada ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, KPU tidak dapat bertindak berdasarkan kepentingan atau penafsiran sepihak, melainkan semata-mata sesuai peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum inilah yang menjamin bahwa pemilu tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substansial.

Tanggung Jawab Konstitusional KPU

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kemandirian tersebut merupakan amanat konstitusi untuk memastikan bahwa KPU bebas dari intervensi pihak mana pun dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang, KPU memikul tanggung jawab besar dalam memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai prinsip hukum dan demokrasi. Kewenangan tersebut mencakup penyusunan serta penetapan peraturan pelaksanaan pemilu yang sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu secara transparan, profesional, dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, KPU juga berkewajiban menjamin terpenuhinya hak pilih dan hak dipilih bagi seluruh warga negara sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.

Kewenangan tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran hukum. Setiap kebijakan dan keputusan yang diambil penyelenggara pemilu tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memengaruhi stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Kepastian Hukum dan Dinamika Regulasi Pemilu

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah dinamika regulasi kepemiluan yang terus berkembang. Perubahan undang-undang, penyesuaian terhadap perkembangan politik, serta tuntutan zaman menuntut KPU untuk selalu adaptif tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum.

Dalam menghadapi dinamika tersebut, KPU harus mampu menafsirkan dan menerapkan norma hukum secara tepat agar setiap tahapan pemilu berjalan konsisten dan tidak menimbulkan multitafsir. Karena itu, penyusunan peraturan pemilu dilakukan secara hati-hati melalui konsultasi, harmonisasi, dan uji publik agar setiap regulasi dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

Kepastian hukum juga menjadi pedoman utama dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu. Mekanisme pengujian keputusan KPU oleh Mahkamah Konstitusi merupakan bagian penting dari sistem checks and balances yang memperkuat legitimasi hasil pemilu dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Integritas Penyelenggara Sebagai Pilar Utama

Kepastian hukum tidak akan bermakna tanpa integritas penyelenggara. Hukum memang memberi batas dan arah, tetapi integritaslah yang memastikan batas itu tidak dilanggar. Karena itu, KPU menempatkan nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan netralitas sebagai prinsip utama dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

Setiap penyelenggara pemilu harus menyadari bahwa setiap tindakan, sekecil apa pun, memiliki konsekuensi hukum dan etika. Kepatuhan terhadap peraturan bukan sekadar bentuk ketaatan administratif, melainkan wujud tanggung jawab moral kepada masyarakat dan negara.

Integritas menjadi modal utama bagi penyelenggara pemilu untuk menjaga kepercayaan publik. Pemilu yang dijalankan dengan menjunjung hukum dan etika akan menghasilkan legitimasi politik yang kuat, stabilitas demokrasi yang terpelihara, serta rasa percaya yang tumbuh di hati rakyat.

Penutup

KPU bukan sekadar penyelenggara pemilu, melainkan penjaga hukum dan etika demokrasi. Setiap keputusan dan tindakan yang diambil mencerminkan prinsip negara hukum yang menempatkan keadilan dan kepastian sebagai landasan utama.

Dalam konteks demokrasi Indonesia, hukum dan KPU adalah dua unsur yang saling menguatkan. Hukum memberikan arah dan legitimasi, sementara KPU memastikan prinsip tersebut terwujud dalam praktik. Sinergi keduanya menjamin bahwa kedaulatan rakyat benar-benar diwujudkan melalui proses yang terbuka, adil, dan bermartabat.

Melalui penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan hukum dan dilaksanakan dengan integritas, KPU dapat meneguhkan perannya sebagai lembaga yang tidak hanya menyelenggarakan pemilu, tetapi juga menjaga marwah demokrasi dan kepercayaan rakyat terhadap negara.

Kasum Sanjaya
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
KPU Kabupaten Karawang