Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu indikator utama keberhasilan demokrasi. Tingginya partisipasi pemilih bukan hanya mencerminkan kesadaran politik warga negara, tetapi juga menjadi ukuran legitimasi politik terhadap sistem dan lembaga penyelenggara pemilu. Dalam konteks Indonesia, Pemilu dan Pilkada berfungsi sebagai sarana utama bagi warga untuk menyalurkan hak politiknya sekaligus memperkuat kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Namun, tingkat partisipasi pemilih tidak selalu stabil. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), partisipasi nasional dalam beberapa dekade terakhir mengalami fluktuasi. Pada Pemilu 2014, partisipasi tercatat sebesar 75,11%, meningkat menjadi 81,97% pada Pemilu 2019. Sementara itu, Pilkada Serentak 2015 mencatat partisipasi 69%, meningkat menjadi 76,09% pada Pilkada Serentak 2020, meskipun pelaksanaannya dilakukan dalam situasi pandemi COVID-19 yang membatasi ruang gerak sosial dan politik masyarakat (KPU RI, 2021). Peningkatan ini menjadi anomali menarik: bagaimana mungkin partisipasi meningkat di tengah kondisi krisis dan pembatasan sosial yang ketat?

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi pemilih tidak hanya dipengaruhi oleh faktor struktural seperti regulasi dan logistik pemilu, tetapi juga oleh faktor non-struktural seperti kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara, efektivitas kampanye, sosialisasi politik, dan kondisi psikologis masyarakat. Dalam hal ini, peran KPU sebagai penyelenggara pemilu sangat krusial — tidak hanya memastikan terselenggaranya pemungutan suara secara jujur dan adil, tetapi juga membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan melalui kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) serta program kampanye yang terarah dan inklusif.

Untuk menjawab tantangan tersebut, KPU kemudian mengembangkan Indeks Partisipasi Pemilu/Pilkada (IPP) sebagai alat ukur baru untuk menilai partisipasi masyarakat secara lebih komprehensif. Berbeda dengan voter turnout yang hanya menilai kehadiran pemilih di TPS, IPP memperhitungkan keterlibatan masyarakat pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu — mulai dari registrasi pemilih, pencalonan, kampanye, hingga pendidikan pemilih dan partisipasi sosial politik. Dengan demikian, IPP berfungsi sebagai instrumen analitik dan kebijakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat tidak hanya hadir, tetapi juga terlibat secara sadar dalam proses demokrasi.

Pemodelan Pengukuran Hubungan Antarvaariabel dan Prediksi Terhadap Voter Turnout (VTO)

Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif-komparatif menggunakan metode supervised learning dan algoritma Linear Regression. Data diambil dari Indeks Partisipasi Pemilu/Pilkada (IPP) tahun 2024 mencakup 518 daerah dan diperluas menjadi 5.000 baris melalui jitter augmentation. Analisis dilakukan pada variabel IPP: Registrasi Pemilih, Pencalonan, Kampanye, dan Sosdiklih.

Hasil pemodelan menggunakan metode supervised learning dan algoritma Linear Regression menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel-variabel pembentuk Indeks Partisipasi Pemilu/Pilkada (IPP) terhadap tingkat Voter Turnout (VTO). Nilai koefisien determinasi (R² = 0,9842) menunjukkan bahwa sekitar 98,42% variasi partisipasi pemilih dapat dijelaskan oleh lima variabel IPP, yaitu registrasi pemilih, pencalonan, kampanye, sosialisasi dan pendidikan pemilih (Sosdiklih)

Nilai Mean Absolute Error (MAE) sebesar 0,008 dan Root Mean Square Error (RMSE) sebesar 0,01 menandakan tingkat kesalahan prediksi yang sangat rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa model IPP yang digunakan mampu memberikan estimasi yang hampir identik dengan data empiris aktual. Ketika diuji dengan algoritma pembanding seperti Random Forest, XGBoost, dan Support Vector Regression, dan K-Nearest Neighbors (KNN) hasilnya menunjukkan konsistensi tingkat akurasi di atas 80%, namun model regresi linear tetap menjadi yang paling optimal karena stabilitas hasil dan kemudahan interpretasi koefisiennya.

Dari 4 variabel yang dianalisis, yaitu Registrasi Pemilih, Pencalonan, Kampanye, dan Sosdiklih, Kampanye dan Sosdiklih muncul sebagai dua faktor paling dominan yang berkontribusi terhadap peningkatan voter turnout. Hasil ini memperkuat teori partisipasi politik yang menekankan pentingnya stimulus informasi, pendidikan politik, dan komunikasi elektoral sebagai determinan utama perilaku memilih (Verba, Schlozman, & Brady, 1995).

Kampanye merupakan variabel dengan pengaruh paling tinggi terhadap tingkat partisipasi. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Rizky (2024) yang menunjukkan bahwa kampanye digital memiliki koefisien pengaruh 0,387 terhadap partisipasi pemilih muda pada Pilkada Semarang, menjelaskan sekitar 17,8% variasi dalam keputusan untuk menggunakan hak pilih.

Kampanye yang efektif bukan sekadar intensitas komunikasi, tetapi juga kualitas pesan dan kredibilitas sumber informasi. Studi Rambe et al. (2025) di Sumatera Utara menegaskan bahwa kampanye yang bersifat informatif, inklusif, dan berbasis literasi politik dapat memperkuat partisipasi warga secara berkelanjutan, terutama jika diimbangi dengan keterbukaan peserta pemilu terhadap isu-isu publik yang relevan.

Lebih lanjut, Lubis et al. (2025) menyoroti peran alat peraga kampanye (APK) dan media visual dalam menarik perhatian pemilih muda, laki-laki, dan berpendidikan tinggi di Kota Medan. Penelitian tersebut menemukan bahwa persebaran APK yang strategis dan pesan yang mudah dipahami dapat membentuk awareness yang berujung pada peningkatan niat memilih (intention to vote).

Dengan demikian, kampanye dapat dianggap sebagai bentuk “pendidikan politik tidak langsung”, karena melalui interaksi informasi publik, masyarakat membangun persepsi rasional terhadap kandidat, partai, dan proses politik secara keseluruhan.

Variabel kedua yang berpengaruh besar terhadap partisipasi adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih (Sosdiklih). Meskipun memiliki pengaruh lebih rendah dibanding kampanye, variabel ini berperan fundamental dalam membentuk kesadaran politik jangka panjang.

Penelitian Pratiwi et al. (2025) menilai bahwa program KPU Goes to Campus dan KPU Goes to School berhasil meningkatkan literasi politik dan rasa memiliki terhadap demokrasi di kalangan pemilih muda di Sumatera Selatan. Program ini dinilai efektif

ukan hanya karena sifatnya informatif, tetapi juga karena memberikan pengalaman partisipatif (experiential learning) bagi peserta.

Sementara itu, Noprianto et al. (2025) dari Universitas Negeri Gorontalo menemukan bahwa kegiatan pendidikan politik yang berkelanjutan, baik melalui KPU maupun mitra lembaga pendidikan, berdampak pada peningkatan kualitas partisipasi, tidak hanya dari sisi kuantitas kehadiran, tetapi juga pemahaman dan motivasi pemilih.

Namun, tidak semua penelitian menunjukkan hasil positif. Alqoroni et al. (2025) dan Halilah (2022) menemukan bahwa pengaruh sosialisasi formal masih terbatas jika tidak disertai dengan pendekatan yang kontekstual dan interaktif. Mereka menilai bahwa faktor eksternal seperti minat politik, kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan lingkungan sosial seringkali lebih menentukan dibanding sekadar sosialisasi formal yang bersifat satu arah.

Dengan demikian, efektivitas Sosdiklih sangat bergantung pada desain kegiatan, metode komunikasi, serta tingkat keterlibatan masyarakat yang dilibatkan. Pendekatan yang berbasis komunitas (community-based voter education) terbukti lebih efektif dibandingkan metode konvensional yang berpusat pada institusi.

Faktor Non-Struktural dan Konteks Sosial

Selain faktor teknis dan kelembagaan, partisipasi pemilih juga dipengaruhi oleh faktor non-struktural yang bersifat psikologis dan sosial. Berdasarkan laporan riset Bawaslu (2021), kejenuhan sosial akibat pembatasan mobilitas selama pandemi COVID-19 menjadi salah satu pemicu meningkatnya antusiasme masyarakat untuk kembali beraktivitas publik melalui partisipasi politik.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa perilaku memilih bukan hanya tindakan politik rasional, tetapi juga bentuk ekspresi sosial. Dalam konteks Pilkada 2020, partisipasi politik menjadi wadah bagi masyarakat untuk “kembali hadir” di ruang publik setelah lama terkekang oleh pembatasan sosial. Dengan kata lain, ada elemen psychological release yang memengaruhi perilaku elektoral.

Selain itu, kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu (trust in electoral management) juga menjadi variabel penting. Ode et al. (2021) menemukan bahwa meningkatnya kepercayaan publik terhadap kesiapan KPU dalam menerapkan protokol kesehatan secara langsung meningkatkan kehadiran pemilih di TPS. Hal ini membuktikan bahwa dimensi kepercayaan (trust dimension) memiliki efek psikologis yang signifikan terhadap perilaku partisipasi.

Interaksi Antar Variabel dan Analisis Kebijakan

Hasil pemodelan juga menunjukkan adanya interaksi antar variabel yang memperkuat efek keseluruhan terhadap partisipasi. Misalnya, kampanye yang dilakukan secara masif namun tidak diimbangi oleh sosialisasi edukatif cenderung menghasilkan partisipasi jangka pendek, bukan kesadaran politik berkelanjutan. Sebaliknya, sosialisasi yang intensif tanpa dukungan kampanye informatif akan sulit menjangkau kelompok pemilih pasif atau apatis. 

Oleh karena itu, upaya peningkatan partisipasi harus dilakukan melalui pendekatan integratif dan sinergis. KPU dan peserta pemilu perlu membangun ekosistem partisipatif di mana setiap tahapan — registrasi, pencalonan, kampanye, dan sosialisasi — saling memperkuat.

Model policy intervention yang disarankan adalah:

• Intervensi vertikal, berupa peningkatan kebijakan fasilitasi kampanye, penguatan peraturan tentang akses informasi pemilih, serta peningkatan kualitas logistik kampanye oleh penyelenggara.
• Intervensi horizontal, yaitu kolaborasi multipihak antara KPU, lembaga pendidikan, media, ormas, dan komunitas pemuda untuk memperluas basis pendidikan politik.

Jika diterapkan secara konsisten, kedua strategi ini akan mendorong peningkatan partisipasi yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga substantif — yakni partisipasi yang disertai pemahaman, kesadaran, dan rasa memiliki terhadap demokrasi.

IImplikasi Akademik dan Praktis

Dari sisi akademik, hasil penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa partisipasi politik merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor struktural (kebijakan, lembaga) dan faktor non-struktural (sosial-psikologis). Pendekatan komputasional berbasis IPP memungkinkan analisis partisipasi dilakukan dengan presisi dan prediksi kuantitatif yang dapat diandalkan.

Sementara itu, secara praktis, temuan ini dapat menjadi dasar bagi KPU untuk:

1. Menggunakan model IPP sebagai alat bantu perencanaan dan prediksi partisipasi sebelum hari pemungutan suara.
2. Menentukan prioritas kebijakan pada dua variabel kunci (kampanye dan sosdiklih) dengan dukungan data empiris.
3. Mengembangkan dashboard IPP berbasis machine learning untuk memantau perkembangan partisipasi di tingkat provinsi/kabupaten.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan fenomena, tetapi juga memberikan kontribusi strategis terhadap peningkatan kualitas demokrasi elektoral di Indonesia.