Warga negara merupakan individu yang diakui secara resmi diakui sebagai bagian dari negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang negara. Dari banyaknya warga negara Indonesia pasti ada yang memiliki keinginan untuk dapat berperan aktif dan berguna untuk masyarakat dan negara. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki tugas utama untuk melayani publik sehingga dapat berperan aktif dan melayani masyarakat secara langsung. Salah satu lembaga yang melayani publik di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU merupakan lembaga negara yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).

Menjadi ASN di KPU merupakan suatu kehormatan tersendiri, karena memberikan kesempatan untuk turut serta dalam pelayanan publik serta menjadi bagian dari proses demokrasi, khususnya dalam melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Namun, di balik kehormatan tersebut, terdapat tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan profesionalisme. Peralihan dari warga negara biasa yang hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri menjadi ASN KPU membawa tantangan baru yang menuntut kesiapan, komitmen, dan dedikasi tinggi dalam mengemban tugas negara.           

Sebagai ASN di lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum, selain harus bisa “melayani” sesuai dengan tagline KPU, seorang ASN juga harus bisa menjaga etika, profesionalitas, kepercayaan masyarakat dan peserta pemilu, serta menjunjung tinggi nilai nasionalisme. Selain nilai-nilai tersebut, ada nilai demokrasi yang harus selalu dijaga oleh seorang ASN KPU. Demokrasi adalah sesuatu yang berjalan tidak dengan sendirinya, namun karena adanya partisipasi aktif dari para penyelenggaranya. Memiliki komitmen untuk menjaga demokrasi berarti juga berkomitmen untuk melaksanakan dan menjaga nilai-nilai lainnya untuk melayani publik.

      Seorang ASN KPU harus bisa bertekad untuk selalu menjaga nilai demokrasi dan nilai penting lainnya. Dengan terjaganya nilai-nilai tersebut, maka akan terjaga juga kepercayaan dari masyarakat dan peserta pemilu serta kita juga akan tetap menjadi saksi dari sejarah lahirnya para pemimpin-pemimpin baru yang akan memimpin Indonesia di masa mendatang.

Oleh,
Tetsuya Haikal Arifin 
Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan