Penerapan Work From Home (WFH) bagi ASN kerap menimbulkan persepsi Negatif di tengah warganet. Salah satu anggapannya yang cukup berkembang adalah ketika WFH diterapkan di hari Jumat, warganet menilai hal tersebut seperti menciptakan “Long Weekend” yang dimanfaatkan untuk berlibur atau jalan-jalan, bukan untuk bekerja. Persepsi ini muncul karena minimnya transparansi proses kerja serta berkurangnya interaksi langsung antara ASN dengan warganet.

Padahal, WFH tetap merupakan hari kerja dengan tanggung jawab yang sama seperti bekerja di kantor. ASN tetap dituntut menyelesaikan tugas, mengikuti rapat, dan memberikan pelayanan, hanya saja dilakukan secara daring. Jika sistem pengawasan dan pelaporan kinerja berjalan dengan baik, potensi penyalahgunaan waktu kerja sebenarnya dapat diminimalisir.

Di sisi lain, persepsi negatif ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah untuk memperkuat sistem kontrol, meningkatkan transparansi, serta memastikan pelayanan publik tetap mudah diakses meskipun tidak dilakukan secara tatap muka. Sebagai contoh Sosialisasi Digital: KPU melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui webinar, live streaming konferensi pers di YouTube, dan konten edukasi di media sosial.sehingga dengan adanya WFH tidak akan menghambat pekerjaan2 yg penting. Komunikasi yang terbuka kepada masyarakat juga penting agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Dengan demikian, anggapan bahwa WFH identik dengan “Long Weekend” seharusnya tidak menjadi rumor yang terus berkembang. Yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan tersebut dijalankan secara profesional, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja ASN tetap terjaga.

Oleh,
Denna Puzia Anggraeni 
Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM 
Sekretariat KPU Kabupaten Karawang